Pedoman Penulisan Jurnal

PEDOMAN PENULISAN MAKALAH
JURNAL STANDARDISASI
• Makalah merupakan pemikiran sendiri, belum pernah
dipublikasikan, mengandung unsur kekinian dan bersifat
ilmiah.
• Judul makalah harus akurat, singkat, informatif, dan
mudah dipahami. Judul menggambarkan isi pokok
tulisan dan tidak lebih dari 15 (lima belas) kata.
• Ruang lingkup makalah meliputi kajian terhadap
kebijakan standardisasi nasional, pengembangan
standar, harmonisasi standar, penerapan standar
(akreditasi, sertifikasi, pengujian, metrologi, inspeksi
teknis, pengawasan pra dan pasca pasar, dampak
sosial ekonomi, dll), pemasyarakatan standar, regulasi
teknis, dan aspek yang terkait dengan standardisasi.
• Ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
• Makalah diketik 1 spasi pada kertas A4, huruf Arial font
11, tidak timbal balik, dengan jumlah halaman makalah
minimal 5 halaman dan maksimal 10 halaman, tidak
melebihi 10.000 kata (tidak termasuk lampiran dan
daftar pustaka).
• Nama penulis dan alamat instansi dicantumkan dibawah
judul.
• Abstrak dibuat dalam dalam dua bahasa (Indonesia dan
Inggris), tidak melebihi 250 kata. Ditempatkan sebelum
pendahuluan, diketik miring (italic), dengan font arial 9,
dengan jarak 1 (satu) spasi
• Kata kunci dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris),
ditempatkan di bawah abstrak, terdiri dari 2 – 5 (dua
sampai lima) kata.
• Isi makalah minimal terdiri dari:
- Pendahuluan (latar belakang, tujuan)
- Metodologi
- Hasil dan Pembahasan
- Kesimpulan
- Daftar Pustaka
• Tabel diberi nomor berurutan, judul table ditempatkan di
atasnya dan maksimal terdiri dari 7 (tujuh) kata.
• Gambar diberi nomor berurutan, judul gambar
ditempatkan di bawahnya dan maksimal terdiri dari 7
(tujuh) kata.
• Tata cara pengutipan:
− Jika kutipan itu pendek, artinya satu kalimat, maka
penempatan kutipan itu langsung dalam kalimat dan
diberi tanda petik dan ditulis nama penulis dan
kapan publikasinya.
Contoh: .Sementara itu menurut Helena
Agustien (2003): “Tidak jelas benar kapan
manusia mulai menggunakan bahasa .”
− Jika kutipan lebih dari lima baris, maka kalimat atau
paragraf yang dikutip itu harus dicetak khusus
dengan huruf yang berbeda dari teks lain dan agak
dipisah dari uraian lain.
Contoh:
Menurut Arendt, kekuatan (strenght) adalah
sesuatu yang dimiliki seorang. Kekuatan
seseorang tidak tergantung pada orang lain.
Sedangkan daya adalah semacam energi yang
dilepaskan oleh gerakan sosial atau bencana
alam
• Catatan kaki (footnotes) adalah suatu informasi yang
merupakan suatu penjelasan tentang sesuatu yang
dinyatakan dalam teks. Penjelasan itu di luar konteks
dari teks tersebut. Biasanya catatan kaki itu diberi
nomor berturut menurut teks. Tempat catatan kaki itu di
bagian bawah halaman tapi di halaman yang
bersangkutan dengan apa yang dijelaskan.
Catatan kaki berisi:
1. keterangan khusus atau tambahan penting, tetapi
tidak dimasukkan dalam teks karena uraiannya
akan menyimpang dari garis besar karya ilmiah
atau karena uraiannya akan bersifat berlarut-larut
dan di luar konteks
2. komentar khusus mengenai bagian yang
bersangkutan dalam teks
3. kutipan yang akan mengganggu kelancaran
penyajian uraian bila dimuat dalam teks
4. penunjuk sumber yang diberi komentar tambahan
• Didukung minimal 7 (tujuh) daftar pustaka, 80%
mengacu pustaka 10 (sepuluh) tahun terakhir, dan 80%
berasal dari sumber acuan primer.
• Lampiran digunakan sebagai data pendukung dalam
penilaian dan tidak dicetak dalam majalah Jurnal
Standardisasi.
• Tata cara penulisan daftar pustaka:
− Daftar pustaka ditulis disusun secara sistematis
dan diurut secara abjad/alfabetis menurut nama
pengarang
− Bila pustaka yang dipakai ditulis oleh pengarang
yang sama tapi dalam waktu/tahun terbit yang
berbeda, maka yang ditulis lebih dahulu adalah
terbitan paling terdahulu. Bila pengarang yang
sama, tetapi diterbitkan dalam tahun yang sama,
maka setiap item disusun dengan membedakan
tahun terbit dengan huruf abjad. Sedangkan
penulisan nama lengkap hanya untuk item
pertama, sedangkan item berikutnya cukup diberi
tanda: ——- (lima atau tujuh strip, secara
konsisten)
Contoh:
Sigian, Sondang, (1995), Filsafat Administrasi.
Jakarta, Gunung Agung
——- (1997), Manajemen Sumberdaya Manusia.
Jakarta: Bumi Aksara
Sudjana, (1996a), Metode Statistik. Bandung,
Tarsito
——- (1996b), Tehnik Analisis Regresi Dan
Korelasi Bagi Para Peneliti. Bandung, Tarsito
− Unsur-unsur daftar pustaka meliputi: nama pengarang,
tahun terbit publikasi, judul publikasi, tempat terbit dan
penerbit
− Sistem penulisan nama dalam daftar pustaka adalah:
nama keluarga ditulis dahulu, baru nama panggilan.
Contoh:
Nama barat atau asing lainnya (ada nama keluarga)
Clifford Geertz, ditulis: Geertz, Cliffort
Nama etnis di Indonesia yang ada marga (ada nama
keluarga/suku)
Iwan Simatupang, ditulis: Simatupang, Iwan
Nama Indonesia yang terdiri dari dua kata atau lebih
(tidak ada nama keluarga; tapi ada banyak orang yang
meletakkan nama bapak di bagian belakang)
Rusdi Muchtar, ditulis: Muchtar, Rusdi
Nama Indonesia yang hanya satu kata
Alfian; Sukri (ditulis seperti apa adanya)
Nama Cina
Biasanya terdiri dari tiga suku kata (suku kata pertama
adalah nama keluarga)
Lie Tek Tjeng, ditulis: Lie, Tek Tjeng
Institusi/Badan
Bila tidak ada nama pengarang secara pribadi, maka
yang dimunculkan adalah nama lembaga/badan
Contoh:
Badan Standardisasi Nasional
(Catatan: bila pengarang lebih dari satu, maka yang
mengikuti pola di atas adalah nama pengarang
pertama, sedang pengarang berikutnya ditulis sesuai
dengan urutan nama ybs)
− Ada perbedaan untuk penulisan daftar pustaka sesuai
jenis publikasinya. Penjelasannya sebagai berikut:
Buku
pengarang, (tahun): Judul Buku. Tempat terbit,
Penerbit
Contoh:
Azizy, A. Qodry, (2003): Pendidikan untuk
Membangun Etika Sosial (Mendidik Anak
Sukses Masa Depan: Pandai dan
Bermanfaat. Jakarta, Aneka Ilmu
Skripsi/Tesis/Desertasi
pengarang, (tahun): Judul. Tesisi pada Lembaga
Perguruan Tinggi. Tempat/kota
Contoh:
Tjakrawati, Sylvia, (1988): Perubahan Nilai Kerja
Pertanian di Daerah Persawahan; Kasus
Pemuda di Desa Kampungsawah,
Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten
Karawang. Tesis Magister Sains, Institut
Pertanian Bogor. Bogor
Bunga rampai
Pengarang, (tahun) “judul artikel/tulisan”, dalam
Judul Buku Utama. Editor/redaksi. Tempat terbit,
Penerbit, Halaman.
Contoh:
Kartodirdjo, Sartono, (1993): ”Metode
Penggunaan Bahan Dokumen” dalam
Metode Penelitian Masyarakat Ed.
Koentjaraningrat. Jakarta, Gramedia. Hal
61 – 92
Artikel dari Jurnal/Majalah
Pengarang, (tahun): ”Judul Artikel” Nama
Majalah, Jilid/tahun (nomor): halaman
Contoh:
Pamungkas, Cahyo, (2004): ”Konflik Elit Dalam
Pembentukan Provinsi Irian Jaya.
Masyarakat Indonesia, 30 (1): 15-40
Makalah Seminar/Pertemuan Ilmiah
Pengarang (tahun): Judul Makalah Makalah
Disampaikan Pada Seminar (?). Penyelenggara,
Tempat, tanggal
Contoh:
Van, Dijk, C, (2003): Coping With Separatism; Is
There a Solution?. Paper presented at
International Conference on Conflict in
Asian Pasific. MOST-LIPI. Jakarta, Nikko
Hotel, 22-23 Oktober
Artikel dari Surat Kabar
Penulis, (tahun): “Judul Artikel” Nama Surat
kabar, tanggal, halaman
Contoh:
Fattah, Eep Saefullah, (2004) “Pesona Figur
Besar” Koran Tempo, 26 April, Hal. 5
Website
Pengarang, (tahun): Judul Karangan. Nama
Website
Contoh:
Collier, P. AND a. Hoeffler, (2002): Aid, Policy
and Growth in Post-Conflict Societies.
http://www.worldbank.org
Lembaga/Badan
Badan Kepegawaian Negara. Pusat Penelitian
dan Pengembangan, (2000): Peta
Potensi Kepegawaian; Kasus Guru di
Tiga Propinsi. Jakarta
REDAKSI PELAKSANA
Ir. Mangasa Ritonga, MM
Ir. Untari Pudjiastuti
Ir. Bendjamin B. Louhenapessy
Biatna Dulbert T, SSi
Ellia Kristiningrum, ST
Endi Hari Purwanto, ST
Dohana Viskhurin Femina, SP
Wahyu Widyatmoko, SE
Teguh Pribadi Adi Nugroho, ST
Reza Lukiawan, SE
Alamat:
Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi,
Badan Standardisasi Nasional
Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lt. 4
Jl. Gatot Subroto, Senayan
Jakarta 10270 – Indonesia
Telp: (021) 574-7043 ext. 264
Fax: (021) 574-7045
e-mail: litbang@bsn.go.id
http://www.bsn.go.id
Isi Jurnal Standardisasi dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PEMIKIRAN NURCH…

PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN AMIEN RAIS

TENTANG ETIKA POLITIK DAN NEGARA ISLAM

 

 

 

Abstrak

 

Penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang Pemikiran  Politik Islam  Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais tentang Etika Politik dan Negara Islam di Indonesia. Dan diharapkan dari penelitian ini dapat terungkap pokok-pokok masalah yakni, Pertama, Pemikiran  politik Islam  Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais tentang etika politik dan Negara Islam di Indonesia serta perbedaan dan titik temunya. Kedua, Relevansi pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais di Indonesia saat ini.

            Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Data diambil dari buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian ini. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan alur pemikiran Interpretasi, Kesinambungan historis, dan Komparasi .

Kedua intelektual Islam Indonesia tersebut sependapat bahwa tauhid adalah landasan moral-etis dalam membangun sistem politik Islam dan cocok ketika disandingkan dengan politik modern. Dalam pandangan keduanya tentang Islamic state (negara Islam), mereka sependapat bahwa pendirian negara Islam tidak terdapat dalam perintah al-Qura’an dan Sunnah. Seruan untuk mendirikan negara Islam tersebut merupakan seruan yang bersifat apologetik dan utopis. Pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais ini sangat relevan untuk dijadikan bagian dari diskursus terhadap redefinisi politik Islam  di Indonesia. Atau setidaknya dapat dijadikan bagian dari kesinambungan historis dari wacana politik Islam pada masa Orde Baru, sehingga umat Islam tidak mengalami miopis sebagaimana yang dikatakan oleh Kuntowijoyo.

 

A. PENDAHULUAN

             Islam dan politik, demikian dua kata ini tidak habis-habisnya menjadi perbincangan (discourse) dalam khasanah intelektual muslim  sebagai idea Islam. Dan kenyataan sepanjang sejarah.(Esposito, 1990 : xxi) Banyak dari para pemikir Islam klasik (islamisist konvensional), modern dan neo modern, (Azar, 1996 : 75-142) yang mencoba memberikan sebuah penjelasan hubungan antara islam dan politik, dengan beragam cara pendekatan dan metode yang berbeda-beda.

Pada zaman modern, perjuangan Islam terkonsentrasi dalam dua kategori. Pertama, perjuangan pembaharuan pemikiran Islam yang bersifat ke dalam (Struggle from with in), yang bertujuan untuk meningkatkan semangat keberagamaan  dengan memperluas cakrawala pemikiran melalui pembaharuan pendidikan, dengan tema sentralnya adalah kembali kepada kemurnian ajaran Islam Al-Qur’an dan As-Sunnah.. Kedua, perjuangan politik Islam, sebagai bagian dari pembebasan ketertindasan masyarakat muslim dari kediktatoran penguasa Islam yang despotik dan yang terutama adalah pembebasan dari imperialisme Eropa.

Setelah kegagalan politik Islam untuk membangun kekuatan pan-Islamismenya, perjuangan pembebasan kaum muslimin dari kediktatoran penguasa yang despotik dan imperialisme Barat menjadi sangat lokal, yang didasarkan atas nasionalisme kebangsaannya. Pada fase-fase inilah selanjutnya terjadi perubahan besar wajah politik Islam, dari pan-Islamismenya dan kekhalifahan ke bentuk negara yang didasari atas nasionalisme kebangsaan. (Voll, 1999) Walaupun, dalam fase selanjutnya, identitas ke-Islam-an dalam struktur negara-bangsa (nation-state) yang didasarkan atas nasionalisme tersebut, masih terus menjadi perdebatan para pemuka agama (Ulama’)  dalam kontek lokal masing-masing, dalam rangka pencarian bentuk dan isi, sebagai akibat dari pengaruh besar arus demokratisasi di belahan dunia ketiga.

Perdebatan tentang bentuk negara dan mekanisme pemerintahan dalam negara yang berdasarkan sunnah Rosul dan doktrin kitab suci al-Qur’an ini, sangat membutuhkan waktu dan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi negara yang didasarkan atas landasan tetitorial geografis, dan kultur masing-masing. Sehingga ekspresi atau perwujudan wajah dari politik Islam saat ini, sangat berbeda-beda antar negara muslim yang satu dengan negara muslim yang lainnya.

Wacana pembaruan yang dikumandangkan oleh gerbong generasi pasca perjuangan ideologi (Kuntowijoyo, 1991 : 131-134) ini, sangat mengemuka dan menjadi bagian dari strategi perjuangan umat Islam Indonesia.(Effendi, 1998 : 125-164). Tema hangat yang cukup mengundang perhatian publik dalam kaitannya dengan perbincangan persoalan keharusan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia adalah apa yang dikemukakan oleh Nurcholish Madjid dan teman-temannya mengenai keharusan melakukan sekularisasi, sebagai upaya desakralisasi dan rasionalisasi kehidupan beragama. Dalam kontek ini, agama tidak hanya dipahami sebagai dimensi yang utuh skral (suci) dengan segala pirantinya. Namun terdapat bagian-bagian yang berubah, karena sifatnya yang sosiologis. Sehingga sekularisasi, menurut Nurcholish adalah jalan yang perlu dilakukan umat Islam, supaya dalam berislam masyarakat dapat membedakan antara fenomena sosial, yang sifatnya berbah-ubah dan fenomena wahyu yang sifatnya transenden. (Rasjidi, 1977)

Dalam pandangan Amien Rais, istilah Islamic State atau Negara Islam tidak ada dalam al-Quran maupun dalam Sunnah. Oleh karena itu, menurut Amien Rais, tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan Negara Islam. Yang ada adalah khilafah, yaitu suatu misi kaum Mislimin yang harus ditegakkan di muka bumi ini untuk memakmurkan sesuai dengan petunjuk dan peraturan Allah swt., maupun Rasul-Nya. Adapun cara pelaksanaanya, lanjut Amien Rais, al-Quran tidak menunjukkan secara terperinci, tetapi dalam bentuk global saja. Amien mencontohkan Saudi Arabia, sebagai suatu negara yang aneh dalam zaman modern ini, dan para pemimpinya menyatakan tidak perlu konstitusi karena mereka sudah mempunyai sandaran syari’ah Islam. Namun, bagi Amien aplikasi syari’ah Islam sendiri di sana begitu sempit, dan jauh dari idealisme Islam itu sendiri. Amien menyebutkan, seperti prinsip-prinsip monarkhi Saudi Arabia itu sendiri sudah bertabrakan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam di bidang kemasyarakatan dan politik. (Amien, 1982)

Dalam kontek ini, kedua pemikir tersebut dapat dikatakan paralel dalam gagasannya. Walaupun dalam derivasi instrumentalnya kemudian berbeda-beda. Namun di luar sumbangan gagasan-gagasan sebagaimana yang telah tersebut di atas, wacana-wacana politik Islam sebagai upaya reaktualisasi dan reformulasi teologis politik Islam di Indonesia, yang bermula dari gagasan kedua tokoh tersebut sangatlah menarik untuk diteliti. Karena konsistensinya dalam melakukan reformulasi teologis tentang politik Islam. Misalnya, kontribusi Amien tentang High Politics dan Low Politics, sebagai standar dasar kategorisasi perilaku politisi, Tauhid dengan beragam turunannya yang dijadikan sebagai dasar-dasar etik-moral dalam politik Islam kedua tokoh tersebut, dan lain-lain.

Pasca reformasi, tema-tema politik Islam kembali bermunculan, menandakan seoalah perbincangan pada masa Orde Baru belum selesai. Dan akhirnya sekarang diiringi dengan fenomena euphoria reformasi, tema dan aksi tentang politik Islam tersebut muncul kembali. Di sini amatlah penting kiranya untuk meneliti tentang pemikiran kedua tokoh tersebut, terutama yang menyangkut dasar-dasar etik-moral poliik Islam dan “Negara Islam” dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran pasca reformasi, di mana tema-tema tersebut mulai muncul kembali. 

 

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dipertegas kembali  rumusan  pokok masalah yang akan diteliti. Adapun  fokus masalah  dalam penulisan penelitian ini adalah : Pertama, Pemikiran  politik Islam  Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais tentang etika politik dan Negara Islam di Indonesia serta perbedaan dan titik temunya. Kedua, Relevansi pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais di Indonesia saat ini.

 

2. Tinjauan Pustaka

Dalam kontek hubungan Islam dan negara, buku yang merupakan disertasi Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, adalah buku yang mengupas panjang lebar persoalan hubungan Islam dan negara ditinjau dari tiga masa, yaitu masa periode kemerdekaan yang menuntut ke arah kesatuan Islam dan negara, periode pasca-revolusi sebagai upaya perjuangan Islam sebagai dasar ideologi negara, dan periode Orde Baru sebagai  periode penjinakan idealisme dan aktivisnme politik Islam. Dalam buku ini penjelajahan penelitiannya lebih banyak mengarah terhadap pola strategi perjuangan politik Islam dan arus baru formulasi teologis politik Islam. Sehingga generalisasi hubungan Islam dan negara dalam kajian buku ini lebih nampak dari pada kajian pemikiran tokohnya sendiri.

Selain yang tersebut di atas, terdapat kajian lain yang lebih spesifik lagi mengenai hubungan Islam dan negara, yaitu buku yang dikarang oleh Abdul Aziz Thaba dengan judul Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru. Buku ini lebih khusus menjelskan pergulatan politik Islam dengan negara di masa Orde Baru. Terdapat tiga asumsi dasar hubungan antara Islam dan negara di masa Orde Baru. Pertama, adalah hubungan yang bersifat antagonistik (1966-1981), kedua, hubungan yang bersufat resiprokal-kritis (1982-1985), dan ketiga adalah hubungan yang bersifat akomodatif (1986-1990-an). Kajian ini tidak berbeda jauh dengan apa yang ditulis oleh Bahtiar Effendi, hanya saja spesifikasi pergolakan politik lebih kental karena rentetan waktunya yang lebih spesifik. Namun, apa yang dihasilkan juga tidak bisa lepas dari generalisasi politik Islam dari pada kajian pemikiran tokohnya.

Greg Barton dalam bukunya Gagasan Islam Liberal Di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid, menjelaskan lebih khusus lagi terhadap kajian pemikiran tokoh yang dikategorikan sebagai kelompok Neo-Modernisme. Dalam buku ini dijelaskan panjang lebar dengan disertai analisis yang cukup mendalam mengenai pemikiran Neo-Modernisme Islam di Indonesia yang terdiri dari keempat tokoh tersebut. Pada prinsipnya gagasan pembaruan pemikiran Islam liberalnya lebih kental dari pada kajian tentang politik Islamnya. Walaupun ada, namun sedikit sekali yang dikaji secara mendalam dari bagian-bagian politik Islam.

Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama’at-i-Islami (Pakistan), adalah buku dari hasil desrtasi Yusril Ihza Mahendra. Dalam buku ini, gagasan tentang politik Islam sangat spesifik. Yaitu memperbandingkan antara partai Masyumi di Indonesia yang dikategorikan modernis dan partai Jama’at-i-Islami di Pakistan yang dikategorikan fundamentalis. Kajian dalam buku ini sangat detail dan mendalam. Namun, sebagaimana judul bukunya ranah kajiannya lebih khusus terhadap masalah politik kepartaian dan segala hal yang menyangkut perangklat instrumental dan ideologis pergeraknnya.

Dalam buku Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi, yang dikarang oleh Umaruddin Masdar cukup jelas dalam menkaji pemikiran tokohnya, terkhusus pemikiran M. Amien Rais dan Abdurrahman Wahid. Dalam kajian ini, arah demokrasi sebagai bagian dari sistem politik modern sangat mendapatkan titik aksentuasi. Penerimaan demokrasi sebagai bagian dari sistem politik modern, yang disepakti oleh kedua tokoh tersebut, juga tidak bisa terlepas dari rentetan panjang sejarah politk Islam Sunni. Di sini, titik kajiannya sangat jelas, yaitu menelusuri alur pemikiran poltik Islam kedua tokoh tersebut dalam kontek paradigma politik Sunni.

Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur dan Amien Rais, adalah buku yang sunting oleh Arief Affandi untuk memberikan legitimasi peta perjuangan politik antara model Amien Rais dan Gus Dur. Dalam buku ini lebih nampak sebagi bunga rampai dan subatansinya lebih datar sebagai bagian dari polemik strategi perjuangn demokrasi di Indonesia, yaitu antara kultural dan struktural.

Dalam pemikiran politik Ibn Taimiyah, amanah dan keadilan yang berdasarkan pada agama sangat mendapat fokus perhatian. Setidaknya orientasi pemikiran politiknya yang berdasarkan pada agama dan etik dalam perspektif Kitab Suci dan Sunnah ini dapat dilihat dari tiga alasan. Pertama, dari judul bukunya dibidang politik, Al-Siyasat al-Syar‘iyyat fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra’iyyat (politik yang berdasarkan syari’at bagi perbaikan pemimpin atau penggembala dan yang dipimpin atau gembala). Kedua, dalam muqaddimah buku tersebut ia tegaskan bahwa risalahnya itu membicarakan politik ketuhanan dan politik kenabian yang diperlukan oleh pemimpin dan rakyat. Ketiga, dalam pendahukuan bukunya tersebut Ibn Taimiyan mendasarkan teori politiknya berdasarkan ayat al-Quran surat ai-Nisa’ ayat 58 yang ditujukan kepada para penguasa dan ayat 59 ditujukan kepada rakyat. (Taimiyah, 1966 : 3-4)

Di luar ranah pemikiran politik Islam abad klasik dan pertengahan tersbut, adalah Muhammad Husein Haikal yang juga berpendapat sebagaimana dalam bukunya Hukumat al-Islamiyyat (pemerintahan Islam) mengenai pentingnya landasan moral etik Islam sebagai bagian dari sistem politik. Menurutnya, Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintahan, akan tetapi ia meletakkan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam kehidupan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menetapkan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah (Haikal, 1983 : 44).

Di luar Muhammad Husein Haikal, adalah Muhammad ‘Abduh yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan bentuk pemerintahan, dan mempunyai kesamaan dengn pendapat Ibn Timiyah. Keduanya berpendapat bahwa sistem pemerintahan dapat disesuaikan dengan kehendak umat melalui ijtihad serta tidak berdasar kan kepada sistem syari’at yang kaku. Baginya, pemerintahan dan rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memelihara dasar-dasar agama, dan menafsirkannya selama ia berkaitan dengan masalah keduniaan.

Dari beberapa asumsi yang tersebut di atas, maka di antara pemikiran politik Islam klasik dan kontemporer terdapat kerangka pikir (mode of thought) yang menempatkan Islam sebagai sumber etik-moral dalam menetapkan landasan kepolitikan dalam suatu negara, yang tidak terikat secara kaku dengan model pngetatan terhadap syari’at dengan mendirikan kekhilafahan dunia atau negara Islam.

 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengungkap pemikiran  politik Islam  Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais tentang etika politik dan Negara Islam di Indonesia serta apa perbedaan dan titik temunya. Kedua, mencari relevansi pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais di Indonesia saat ini.

Adapun manfaat  dari penelitian ini adalah :

1)        Menambah wacana pemikiran politik Islam di Indonesia, khususnya berkai-erat dengan tema khusus penelitian ini.

2)        Memberikan kontribusi pemikiran tentang etika politik dan Negara Islam sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya penelitian yang lain.

3)        Memberikan kontribusi pemikiran politik Islam pada matakuliah fiqh siyasah yang diajarkan di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

 

B. METODE PENELITIAN

1.      Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini digunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang obyeknya berupa pemikiran para ahli yang tertulis dalam buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian ini.  Dalam hal ini, data yang diperlukan diambil dari karya Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais yang sekaligus sebagai data primer dan didukung oleh karya-karya lain yang berhubungan dengan obyek kajian ini yang sekaligus sebagai data sekunder.

2. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan diolah dengan :

1)      Pengamatan terhadap aspek kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan tema bahasan;

2)      Mengklasifikasikan dan mensistematisasikan data-data, kemudian diformulasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang ada;

3)      Melakukan analisa lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasaikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

2.      Analisis Data

Data yang telah dikelola, akan dianalisis dengan menggunakan alur pemikiran :

1)      Interpretasi, yaitu penyelaman dan penangkapan terhadap arti dan nuansa atau mengenai ekspresi manusia yang dipelajari, sehingga tercapai pemahaman yang benar.

2)      Kesinambungan historis, yaitu pemahaman bahwa perkembangan pribadi merupakan keseimbangan kegiatan dan peristiwa dalam kehidupan setiap orang sebagai mata rantai yang tidak terputus;

3)      Komparasi, yaitu membandingkan antara pandangan tokoh yang menjadi obyek penelitian dengan tokoh lain yang mempunyai kualitas sebanding dalam bidang keilmuan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a.      Pemikiran Politik Islam Nurcholish Madjid

 Menurut Nurcholish Madjid, untuk semua tujuan sosial politik, manusia memang harus kembali kepada naturnya, yaitu fitrah manusia yang suci (hanif). Dan dari sini pula Nurcholish Madjid membangun dasar teologis mengenai Islam sebagai agama kemanusiaan yang nantinya akan mendasari gagasan-gagasan politik Islam, berdasarkan teoritisasi al-Quran, yang sekaligus menjadi inti pemikiran keagamaan Nurcholish yang mendasari segi-segi pemikiran politiknya. Oleh karena itu, penting di sini untuk mengutip lengkap nuktah-nuktah pandangan dasar kemanuisaan Islam, seperti yang telah dirumuskan oleh Nurcholish Madjid, dan selalu menjadi dasar ceramah-ceramah maupun tulilsan-tulisannya,baik mengenai agama Islam maupun politik sebagaimana berikut:

“(1) Manusia diikat dalam suatu perjanjian primordial dengan Tuhan, yaitu bahwa manusia, sejak dari kehidupannya dalam alam ruhani, berjanji untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pusat orientasi hidupnya; (2) Hasilnya ialah kelahiran manusia dalam kesucian asal (fitrah), dan diasumsikan ia akan tumbuh dalam kesucian itu jika seandainya tidak ada pengaruh lingkungan; (3) Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (nurani, artinya bersifat cahaya terang), yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak dan berbuat yang baik dan benar; (4) Tetapi karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah (antara lain, berpandangan pendek, cenderung tertarik kepada hal-hal yang bersifat segera), maka setiap pribadinya mempunyai potensi untuk salah, karena “tergoda” oleh hal-hal menarik dalam jangka pendek; (5) Maka , untuk hidupnya, manusia dibekali dengan akal pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus menerus mencari dan memilih jalan hidup yag lurus, benar dan baik; (6) jadi manusia adalah makhluk etis dan moral, dalam arti bahwa perbuatan baik buruknya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini sesama manusia, maupun di akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa; (7) Berbeda dengan pertanggungjawaban di dunia yang nisbi sehingga masih ada kemungkinan manusia menghindarinya, pertanggungjawaban di akhirat adalah mutlak, dan sama sekali tidak mungkin dihindari. Selain itu, pertanggungjawaban mutlak kepada Tuhan di akhirat itu bersifat sangat pribadi, sehingga tidak ada pembelaan, hubungan solidaritas dan perkawanan, sekalipun sesama antara teman, karib kerabat, anak dan ibu-bapak; (8) Semuanya itu mengasumsikan bahwa setiap pribadi manusia, dalam hidupnya di dunia ini, mempunyai hak dasar untuk memilih dan menentukan sedniri perilaku moral dan etisnya (tanpa hak memilih itu tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral dan etis, dan manusia akan sama derajat dengan makhluk yang lain, jadi tidak akan mengalami kebahagiaan sejati); (9) Karena hakekat dasar yang mulia itu, manusia dinyatakan sebagai puncak segala makhluk Allah, yang diciptakan olehnya dalam sebaik-baik ciptaan, yang menurut asalnya berharkat dan martabat setinggi-tingginya; (10) Karena Allah pun memuliakan anak cucu Adam ini, dan melindungi serta menanggungnya di daratan maupun dilautan; (11) setiap pribadi manusia adalah berharga, seharga kemanusiaan sejagad. Maka barangsiapa merugikan seorang pribadi, seperti membunuhnya, tanpa alasan yang sah maka ia bagaikan merugikan seluruh umat manusia, dan barangsiapa berbuat baik kepada seseorang, seperti menolong hidupnya, maka ia bagaikan berbuat baik kepada seluruh umat manusia.; (12) Oleh karena itu setiap pribadi manusia harus berbuat baik kepada sesamanya, dengan memenuhi kewajiban diri pribadi terhadap pribadi yang lain, dan dengan menghormati hak-hak orang lain, dalam suatu jalinan hubungan kemasyarakatan yang damai dan terbuka”.(Nurcholish, 1995 : 193-194) 

 

Menurut Nurcholish Madjid, “hak setiap orang untuk memilih dan menyatakan pendapat dan pikiran serta kewajiban setiap orang untuk medengar pendapat dan pikiran orang lain itu membentuk inti ajaran tentang musyawarah.” Dalam Islam istilah musyawarah sendiri secara etimologis, menurut Nurcholish mengandung arti “saling memberi isyarat”, yakni saling memberi isyarat tentang apa yang benar dan baik: jadi bersifat reciprocal dan mutual(Ibid : 197). Adapun musyawarah, bagi Nurcholish Madjid tidak akan terwujud dengan baik jika tidak disertai dengan kelapangan dada, kerendahan hati dan keterbukaan. Prinsip ini menurut Nurcholish Madjid dapat disimpulkan dari perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk bermusyawarah dengan para sahabat beliau, yaitu sebagai berikut (Q.S. Ali Imran 153) :

 

 

 

Dengan melihat perangkat normatif perintah bermusyawarah tersebut, Nurcholish Madjid memberikan tinjauan moral-etis dalam pelaksanaan bermusyawarah. Menurutnya, terlaksananya musyawarah yang selanjutnya sebagai dasar kehidupan masyarakat zaman nabi tersebuat karena selalu dikaitkan dengan prinsip: (1) Adanya  Rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad; (2) dengan rahmat Allah itu Nabi saw. senantiasa menunjukan sikap-sikap lemah lembut, lapang dada dan penuh pengertian kepada orang lain; (3) beliau tidak kejam, dan tidak pula kasar; (4) perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain; (5) perintah untuk memohonkan ampun kepada Allah bagi orang lain; (6) perintah musyawarah, sebagai kelanjutan wajar semua hal itu; (7) menyandarkan diri (tawakkal) kepada Allah jika sudah membuat keputusan.(Ibid ; 196)

Menurut Nurcholish, ditinjau dari segi proses sejarah dan perkembangan pemikiran, timbulnya gagasan “Negara Islam” itu adalah suatu bentuk kecenderungan apologetis. Setidaknya, menurut Nurcholish, apologetis tersebut dapat ditinjau dari dua segi: Pertama, kemunculannya adalah apologi terhadap ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi kultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan dan berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya “negara Islam”, sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan lain sebagainya.

Kedua, pandangan legalisme sebagai kelanjutan fikihisme yang begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman yamg demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari’at maka haruslah dimulai dari negara sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Padahal, menurut Nurcholish, Fikih itu telah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Nurcholish, hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama (Nurcholish, 1992 : 255) Dalam konteks ini, nampaknya Nurcholish sangat berobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengejawantahan tauhid, yang merupakan kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang hanif, inklusif, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat.

Lebih jauh Nurcholish melihat bahwa tindakan yang lebih prinsispil dari konsepsi tentang “Negara Islam” tersebut adalah sutau distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Bagi Nurcholish, Negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan agama adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual dan pribadi. Antara agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya.

 

2. Pemikiran Politik Islam M. Amien Rais

Politik dan agama sering dipahami secara terpisah di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga seolah tidak ada keterkaitan fungsional dan organik antara politik dan agama serta politik dan dakwah. Bahkan ada kesan dalam masyarakat seolah-olah politik selalu mengandung kelicikan, hipokrisi, ambisi buta, pengkhianatan, penipuan, dan pelbagai konotasi buruk lainnya. Bagi M Amien Rais persepsi politik yang demikian tentu cukup berbahaya. Ditinjau dari kaca mata agama dan dakwah, pandangan politik seperti ini juga sangat merugikan (Amien, 1995 : 81-85).

Menurut Amien Rais, seoarang politisi haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber pada ajaran tauhid. Bila moralitas dan etika tauhid ini dilepaskan dari politik, maka politik itu akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak. Sebagaimana diungkapkan Amien:

“…. Politik merupakan salah satu kegiatan penting, mengingat bahwa suatu masyarakat hanya bisa hidup secara teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala perangkat kekuasaannya. Sedemkian penting peranan politik dalam masyarakat modern, sehingga banyak orang berpendapat bahwa politik adalah panglima. Artinya, politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. (Amien, 1995 : 27)

Dengan demikian, maka politik harus mengindahkan nilai-nilai agama dan fungsional terhadap tujuan dakwah. Politik yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya mengindahkan nilai-nilai Islam. Dalam hubungan ini, Amien Rais menegaskan bahwa kehidupan politik yang Islami tidak memberikan tempat bagi sekulerisasi. Mengutip Harvey Cox, Amien Rais menggambarkan yang dimaksud dengan sekulerisasi dan komponen-komponennya adalah, disenchanment of nature, desakralisasi politik, dan dekonsentrasi nilai-nilai. Disenchanment of nature berarti pembebasan alam dari nilai-nilai agama, agar masyarakat dapat melakukan perubahan dan pembangunan dengan bebas. Desakralisasi politik bermakna penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan, dan hal ini merupakan syarat untuk mempermudah kelangsungan perubahan sosial dan politik dalam proses sejarah. Sedangkan dekonsentrasi nilai-nilai, termasuk nilai-nilai agama, supaya manusia bebas mendorong perubahan-perubahan evolusioner tanpa terikat lagi dengan nilai-nilai agama yang bersifat absolut.(Ibid : 28-29)

Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (power). Sebagaimana dikatakan V.O. Key, Jr., politik terutama terdiri atas hubungan antara superordinasi dan subordinasi, antara dominasi dan submisi, antara yang memerintah dan yang diperintah. George Catlin memberi takrif politik sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam mengontrol masyarakat (the act of human social control). Sedangkan Harold Lasswell memberikan pengertian politik menyangkut who gets what, when and who. What di sini terutama berupa kekuasaan atau otoritas politik. Sedangkan siapa, kapan, dan bagaimana, adalah masalah-masalah yang menentukan bentuk pengelolaan politik suatu masyarakat (Ibid : 30).

Menurut Amien Rais, politik kepartaian, proses rekrutmen pejabat atau pegawai, proses agregasi dan artikulasi kepentingan, proses pemecahan konflik kepentiangan antargolongan dalam masyarakat, proses pembuatan keputusan politik domestik maupun luar negeri dan lain sebagainya, adalah contoh-contoh kegiatan politik yang tidak dapat dilepaskan dari fondasi moral dan etik yang dianut.” (Ibid). Bagi Amein Rais, seorang Marxis, tindakan politik adalah baik bila tindakan itu menguntungkan kaum proletar, memperlemah posisi golongan yang mereka katakan borjuis, dan menuju revolusi sosial ke arah masyarakat tanpa kelas. Begitu halnya dengan seorang sekularis-pragmatis, sutau tindakan politik itu baik jika dapat memberi keuntungan praktis dan manfaat material, walaupun hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesaat. Sedangkan bagi seorang muslim, suatu tindakan politik itu baik kalau ia berguna bagi seluruh rakyat, sesuai dengan ajaran rahmatan lil’alamin (Ibid).

Dengan melihat berbagai kenyataan politik di atas, menurut Amien Rais, dalam kaca mata Islam ada dua jenis politik (Amien, 1995 : 74). Yaitu politik yang luhur, adiluhung, dan berdimensi moral serta etis (high politics) dan politik kualitas rendah atau politik yang terlalu praktis dan seringkali cenderung nista (low politics). Dalam konteks organisasi, Amien mencontohkan: “Bila sebuah organisasi menunjukkan sikap yang tegas terhadap korupsi, mengajak masyarakat luas untuk memerangi ketidakadilan, mengimbau pemerintah untuk terus menggelindingkan proses demokrasi dan keterbukaan, maka organisasi tersebut pada hakikatnya sedang memainkan high politics. Sebaliknya, bila sebuah organisasi melakukan gerakan manuver politik untuk memperebutkan kursi DPR, minta bagian di lembaga eksekutif, membuat kelompok penekan, mambangun di lobi, serta berkasak-kusuk untuk mempertahankan atau memperluas vested interest, maka organisasi tersebut sedang melakukan low politics.”

Dalam sebuah seminar yang membahas topik pemikiran politik Islam yang diadakan pada tahun 1982 menyimpulkan: (Mumtaz, 1993) Pertama, dalam rangka menyusun teori politik Islam, yang ditekankan bukanlah struktur “negara Islam”, melainkan substruktur dan tujuannya. Sebab, struktur negara akan berbeda-beda di satu tempat dan tempat yang lain. Ia merupakan ijtihad kaum muslimin yang dapat berubah-ubah. Sementara itu, subkultur dan tujuannya merupakan prinsip-prinsip umum dalam bernegara secara Islami. Kedua, tercapai kesepakatan bahwa demokrasi merupakan jiwa sitem pemerintahan Islam meskipun mereka sepakat untuk menolak asumsi filosofis “demokrasi Barat”.

Kedua kesimpulan ini senada dengan pendapat Amien Rais, (Amien, 1992 : 44) bahwa “keabadian wahyu Allah justru terletak pada tiadanya perintah dalam al-Qur’an dan Sunnah agar mendirikan Negara Islam (Daulah Islamiyyah). Jika umpamanya ada perintah tegas untuk mendirikan negara Islam, maka al-Qur’an dan Sunnah juga akan memberikan tuntunan terinci  tentang struktur institusi-institusi negara yang dimaksudkan. Seperti sistem perwakilan rakyat, hubungan antar badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sistem pemilihan umum (apakah sistem distrik atau sistem proporsional), dan detil-detil lain yang benar-benar terinci. Bila demikian halnya, maka negara Islam itu tidak akan tahan zaman. Mungkin negara itu cocok dan sangat tepat untuk masa 14 abad yang silam, tetapi perlahan-lahan ia akan menjadi usang (out of date), dan tidak dapat lagi memiliki kemampuan menanggulangi masalah-masalah modern yang timbul sejalan dengan dinamika masyarakat manusia, dan pasti tidak akan serasi dengan dinamika sejarah yang terus mengalami perubahan dan pertumbuhan sesuai dengan sunnatullah.”

Namun, menurut Amien, dengan demikian tidak berarti lantas kaum muslimin diperkenankan membangun negara sesuai dengan kemauan manusiawinya sendiri, dan terlepas dari ajaran-ajaran pokok (fundamentals) agama Islam. Bagi Amien, membangun suatu negara yang terlepas dari fundamentals ajaran Islam berarti membangun negara yang sekularistis, yang kehilangan dimensi spiritual dan menjurus pada kehidupan yang serba-material, yang di dalamnya petunjuk wahyu hanya disebut-sebut secara berkala dalam kesempatan-kesempatan tertentu.

 

3. Perbandingan Pemikiran Amien Rais dan Nurcholish Madjid

Amien Rais dan Nurcholish Madjid sama-sama berpandangan bahwa tauhid merupakan prinsip dasar dalam membangun sistem moral-etik dalam berpolitik. Amien Rais sangat percaya bahwa dengan berprinsip dasar pada tauhid, formulasi teologis dalam kontek politik modern dan keumatan akan sangat bisa untuk bertanding, atau bahkan disejajarkan dengan politik modern sekarang ini. Misalnya dalam menegakkan negara demokrasi, pluralisme, keterbukaan, penegakan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Dari paham tauhid ini, Amien rais mereformulasi pandangannya tentang tauhid dalam derivasi lima konsekwensi yang terdiri dari  unity of creation, unity of mankind, unity of guidance, unity of purpose of live, yang kesemuanya itu terlahir dari unity of godhead. Jika diperas, maka reformulasi tauhid tersebut merupakan bentuk kosmopolitanisme dari pandang kehidupan dunia dan akhirat yang tak terpisahkan.

Begitu halnya dengan Nurcholish Madjid. Ia sangat percaya bahwa dengan dasar-dasar moral-etik yang telah dibangun Rasulullah saw. di Madinah – yang menurut ukuran zamannya sangat modern – umat Islam sebenarnya lebih siap dalam menghadapi modernitas, yaitu keterbukaan, demokrasi, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tauhid dalam pemikiran Nurcholish Madjid di samping mengandung makna yang dapat diderivasi ke dalam masyarakat modern, juga menuntut pandangan yang wajar dan menurut apa adanya kepada dunia dan masalahnya, yang pada intinya ia formulasikan dalam bentuk sekularisasi. Bahkan akibat dari pandangan tauhid ini, Nurcholish Madjid sependapat dengan M. Iqbal bahwa Islam merupakan “Bolshevisme plus Allah.”

Kedua, Nurcholish Madjid dan Amien Rais sering menggunakan terminologi-terminologi normatif al-Qur’an yang dikontekstualisasikan dalam bahasa politik modern, untuk dijadikan sebagai landasan moral-etik politik Islam. Misalnya, istilah musya>warah merupakan tipikal awal terhadap gagasan demokrasi. Keduanya tidak menolak terhadap gagasan demokrasi karena dengan asumsi dasar bahwa Islam sangat sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi tersebut sebagaimana perintah musya>warah dalam bahasa al-Qur’an. Dalam konteks ini, kedua pemikir tersebut berbeda dengan pemikir politik Islam kontemporer semacam Husein Haikal dan Ali Abd Razik. Bagi Husein Haikal, ia tidak mau menggunakan terminologi al-Qur’an dalam rangka merumuskan suatu sistem politik maupun pemerintahan. Dalam pandangannya, terminologi syura misalnya, yang terdapat dalam al-Qur’an menurutnya bukan diturunkan untuk atau dalam kaitan sistem pemerintahan tertentu, semisal pula demokrasi. Walaupun sebenarnya secara ide Husein Haikal juga tidak menolak istilah demokrasi tersebut. Begitu halnya dengan terminologi amar ma’ruf nahi munkar, yang dalam pandangan dunia politik akan selalu memiliki maknanya yang ganda. Yaitu pada satu sisi bahasa politik Islam akan menuntut adanya afirmasi pada kebaikan yang bersumber dari legalias teologis-normatif dari ajaran suatu agama. Dan di sisi yang lain akan menuntut untuk memiliki keberanian dalam menegasikan segala bentuk kemunkaran perilaku politik yang tidak sesuai dengan moral-etis masyarakat beragama, yang berarti mendapatkan legalitas sosiologis.

Ketiga, dalam strategi pembaruan pemikiran Islam Amien Rais dan Nurcholish Madjid memulainya dari titik pandang yang berbeda. Dan karena titik pandang ini pula yang membuat track record pemikiran Amien Rais dan Nurcholish Madjid dalam konteks pembaruan pemikiran Islam di Indonesia mengalami perbedaan. Menurut Nurcholish Madjid, untuk melakukan pembaruan pemikiran Islam khususnya berkait erat dengan persoalan sistem politik, maka menuntut keharusan sekularisasi, dan bukan sekularisme. Sekularisasi bagi Nurcholish merupakan desakralisasi dan rasionalisasi paham keagamaan. Karena dengan sekularisasi, diharapkan umat Islam dapat membedakan antara urusan dunia yang temporal dan urusan akhirat yang transendental. Dengan demikian, sekularisasi adalah derivasi langsung dari pandangan hidup tauhid, yang mendesakralisasikan kehidupan pandangan hidup selain kepada Allah. Dalam analogi Ahmad Wahib, Nurcholish mengartikan bahwa sekularisasi itu merupakan respon agama terhadap modernitas atau perkembangan kebudayaan. Seperti halnya Muhammadiyah pada masa awal pergerakannya mendirikan sekolah modern, mendirikan rumah sakit, memakai dasi dan celana dan lain-lain. Sekularisasi ini tidak sama dengan sekularisme sebagaimana yang dimaksud sebagian kebanyakan orang di Indonesia.

Muhammad Amien Rais dan Nurcholish Madjid sama-sama sepakat dengan istilan tidak ada Negara Islam, dalam literatur al-Qur’an maupun Sunnah. Dalam pandangan Amien Rais, Islamic State atau negara Islam merupakan istilah yang tidak terdapat dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada perintah dalam Islam untuk mendirikan negara Islam. Yang lebih penting adalah selama suatu negara menajalankan etos Islam, kemudian menegakkan keadilan sosial dan menciptakan suatu masyarakat yang egalitarian, yang jauh daripada eksploitasi manusia atas manusia maupun eksploitasi golongan atas golongan, berarti menurut Islam sudah dipandang negara yang baik. Bagi Amien Rais, apalah artinya suatu negara mengguakan Islam sebagai dasar negara, kalau ternyata hanya formalitas kosong. Amien mencontohkan negara Arab Saudi yang tidak mempunyai konstitusi, dan baginya merupakan aneh dalam zaman modern.

Adapun Nurcholish Madjid melihat bahwa kecenderungan umat Islam untuk mendirikan Negara Islam tersebut merupakan tindakan dan wacana yang apologetis dan utopis. Menurut Nurcholish Madjid, hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama, kemunculannya adalah apologi terhadap ideologi-ideologi Barat seperti demokrasi, sosialisme, komunisme dan lain sebagainya. Invasi kultural berupa ideologi-ideologi tersebut direspon dalam apresiasi yang bersifat ideologi politis, yang melahirkan pandangan dan berujung pada perjuangan Islam politik yang mencita-citakan terbentuknya “negara Islam”, sebagaimana terdapat negara demokrasi, negara sosialis, negara komunis, dan lain sebagainya.

Kedua, pandangan legalisme sebagai kelanjutan fikihisme yang begitu dominan di kalangan umat Islam, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan sistem hukum yang mengatur pemerintahan dan negara pada masa lalu. Pemahaman yamg demikian masih kuat mengiringi wacana politik Islam modern, yang mengasumsikan bahwa untuk menegakkan sebuah syari’at maka haruslah dimulai dari negara sebagai elemen kekuasaan yang akan mampu mengatur dan menegakkannya. Padahal, menurut Nurcholish, Fikih itu telah kehilangan relevansinya dengan pola kehidupan zaman sekarang. Sedangkan perombakan secara total, sehingga sesuai dengan pola kehidupan modern dari segala aspeknya sudah tidak lagi menjadi kompetensi dan kepentingan umat Islam saja, melainkan juga orang-orang lain. Dengan demikian, dalam pandangan Nurcholish, hasilnya tidak perlu hanya merupakan hukum Islam, melainkan hukum yang meliputi semua orang, untuk mengatur kehidupan bersama (Nurcholish, 1995 : 255). Dalam konteks ini, nampaknya Nurcholish sangat berobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengejawantahan tauhid, yang merupakan kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang hanif, inklusif, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat. Lebih jauh Nurcholish beranggapan bahwa upaya penegakan negara Islam merupakan tindakan distorsi terhadap ajaran Islam sendiri. Sebab, menurutnya Islam tidak mengajarkan negara berdasarkan agama sebagaimana yang ada di Kristen. Namun Islam hanya mengajarkan moral-etis untuk masyarakat dalam bernegara dan politik. Pandapat ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad ‘Abduh, yaitu Islam tidak mengenal negara yang berlandaskan agama.

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN

 

1.        Kesimpulan

  1. Dalam fokus masalah dasar-dasar moral-etik politik Islam, kedua intelektual Islam Indonesia tersebut sependapat dengan tauhid sebagai landasan moral-etis dalam membangun sistem politik Islam, yang menurutnya sangat cocok dalam bersandingan dengan politik modern. Dari konsepsi tauhid ini, keduanya merumuskan derivasi teoritis berdasarkan bahasa dan semangat zaman modern, yaitu demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, persamaan, pluralisme, toleransi, dan kedaulatan rakyat.
  2. Dalam pandangan tentang Islamic state (negara Islam), Amien Rais dan Nurcholish Madjid sependapat bahwa pendirian negara Islam tidak terdapat dalam perintah al-Qura’an dan Sunnah. Seruan untuk mendirikan negara Islam tersebut dalam pandangan Nurcholish Madjid merupakan seruan yang bersifat apologetik dan utopis. Hal ini juga keluar dari pendapat Amien Rais. Bagi Amien Rais, apalah arti sebuah nama kalau substansinya adalah kosong, jauh dari realitas al-Quran itu sendiri. Kendati mereka tidak sepakat dengan pendirian negara Islam, namun mereka membuat beberapa parameter negara Islam, yang di ambil dari beberapa prinsip dasar ajaran Islam, yang selanjutnya diformulasikan dengan perangkat teori negara modern (modern nation state). Namun dalam melihat aplikasi hukum Islam dalam suatu negara Amien Rais dan Nurcholish memiliki perbedaan cara pandang. Bagi Amien Rais hukum Allah yang terdapat dalam al-Quran merupakan hukum yang lengkap dan terpadu, yang tidak dapat dikalahkan oleh hukum buatan manusia. Sedangkan Nurcholish Madjid berpendapat bahwa hukum Islam dalam al-Quran dan sunnah merupakan sumber normatif yang dibuat oleh manusia, yang berfungsi tidak semata untuk umat Islam namun untuk umat manusia.
  3. Dalam konteks politik Islam di Indonesia saat ini, khususnya pasca reformasi yang melahirkan banyaknya partai Islam, pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais ini sangat relevan untuk dijadikan bagian dari diskursus terhadap redefinisi politik Islam  di Indonesia. Hal ini penting setidaknya dapat dijadikan bagian dari kesinambungan historis dari wacana politik Islam pada masa Orde Baru, sehingga umat Islam tidak mengalami miopis sebagaimana yang dikatakan oleh Kuntowijoyo.

Pemikiran Amien Rais dan Nurcholish Madjid dalam konteks politik Islam di Indonesia dapat digolongkan sebagai bagain dari kelanjutan dan perkembangan politik Islam kontemporer di dunia, yang tidak lagi tergoda dengan romantisisme apologetik dan angan-angan utopis tentang suatu cita-cita mendirikan negara Islam, apalagi khilafah Islamiyah.

a.      Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama beberapa bulan oleh penulis, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam konteks politik Islam di Indonesia. Pertama, bagi para kaum akademik; mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti, dan para birokrat, anggaplah hasil dari penelitian ini merupakan wacana yang dapat meramaikan perbincangan metodologis dalam studi Islam terutama di Indonesia, yang lebih terkait lagi dengan fiqh siyasah. Mudah-mudahan percikannya yang sedikit setidaknya dapat menambah terangnya kajian siyasah yang terus akan melaju bersama dengan perubahan umat Islam dan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Kedua, dari hasil penelitian ini, setidaknya juga memiliki kelayakan untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan mengkaji objek penelitian yang sama dengan penelitian ini, dengan metode dan pendekatan yang berbeda. Dengan demikian, kajian tentang politik Islam akan semakin menemukan bentuknya.

Dan ketiga, bagi mereka yang telah terlibat dalam kancah permainan politik praktis, maka setidaknya pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais ini dapat dijadikan sebagai referensi etis dalam berperilaku maupun membangun sebuah sistem nilai cita-cita Islam guna mencapai bangunan sebuah masyarakat dan negara yang adil, terbuka dan demokratis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Ahmad, Mumtaz (ed.) , 1993, Masalah-masalah Teori Politik Islam, Mizan, Bandung

Anshary, E.Saefuddin, 1973, Kritik atas Faham dan Gerakan Pembaharuan Nurcholish Madjid, Bulan Sabit : Bandung

Azhar, Muhammad, 1996, Filsafat Politik: Perbandingan antara Islam dan Barat, PT Raja Grafindo : Jakarta

Azhari, A. Fitriciada, 2000, “Muhammadiyah Dalam Kancah Politik Nasional: Pergulatan di Tengah Pluralisme Politik”, dalam Maryadi dan Abdullah Aly (ed.), Muhammadiyah Dalam Kritik, Muhammadiyah University Press : Surakarta

Barton, Greg, 1999, Gagasan Islam Liberal Di Indonesia, Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid, Paramadina : Jakarta

Effendi, Bahtiar, 1998, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, cet. I, Paramadina : Jakarta

Esposito, John L. dan John O. Voll, 1999, Demokrasi di Negara-Negara Muslim, Mizan : Bandung

Esposito, John L., 1990, Islam and Politics, terj. Joesoef Sou’yb, Bulan Bintang, Jakarta

Fatwa, A. M., 2000, Satu Islam Multi Partai: Membangun Integritas di Tengah Pluralitas, Mizan : Bandung

Haikal, Muhammad Husein, 1983, Al-Hukumat al-Islamiyyat, Dar al-Ma’arif : Mesir

Hernowo, 1995, Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan, Mizan : Bandung

Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Mizan, Bandung, 1997

Madjid, Nurcholish,  “Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Quran”, Islamika, No. 2, Oktober-Desember 1993

———————-,  Islam Doktrin dan Peradaban, cet. 2, Yayasan Wakaf Paramadina : Jakarta, 1992

———————-,  Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1995

———————-, “The Islamic Concept of Man and Its Implications for the Muslims’ Apreciation of The Civil and Political Right”, Makalah seri KKA ke-139/Tahun ke XIII/1998

———————-, 1993,  Pikiran-Pikiran Nurcholish Muda, Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan, cet. I, Mizan : Bandung

———————-, 1995,  Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Islam dalam Sejarah, Yayasan Wakaf Paramadina : Jakarta

———————-, 1995, Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, Yayasan Wakaf  Paramadina : Jakarta

———————-, 1999,  Cita-cita Politik Islam Era Reformasi, Paramadina : Jakarta

———————-, Khasanah Intelektual Muslim, Bulan Bintang, Jakarta, 1984

———————-,, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan”, Republika, 18/11/1999;

Malik, D. Djamaluddin dan Ibrahim, I. Subandi, 1998, Zaman Baru Islam Indonesia,   Zaman Wacana Mulia : Bandung

Nadroh, Siti, 1999, Wacana Keagamaan  dan Politik Nurcholis Madjid, cet. I, Raja Grafindo Persada : Jakarta

Najib, Muhammad (peny.) , 1998, Amien Rais Sang Demokrat, Gema Insani Pers : Jakarta

Nasuhi, 1999, Pemikiran Politik Muhammad Amien Rais: Sutau Tinjauan Filsafat Politik, Skripsi Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Rais, M. Amien, “Tidak Ada Negara Islam”, Panji Masyarakat No. 376/1982.

——————-, 1995, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, cet. vi, Mizan : Bandung,

——————-, 1997,  Demi Pendidikan Politik Saya Siap Jadi Calon Presiden, Titian Ilahi Pres : Yogyakarta

——————-, 1998,  Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan, cet. II, Mizan : Bandung

Santoso, Agus Edi (peny.), 1997, Tidak Ada Negara Islam, Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid – Mohamad Roem, Djambatan, Jakarta

Taimiyah, Ibn, 1966, As-Siyasah asy-Syari‘ah fi Islah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah, Dar al-Kutub al-‘Arabiyat : Bairut

Aside | Posted on by | Leave a comment

 PROPOSAL PENE…

 

PROPOSAL

PENELITIAN ILMU SOSIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMASI BIROKRASI: MEKANISME PELAYANAN PUBLIK PADA DAERAH KABUPATEN

 

 

 

 

 

OLEH:

 

DR. HASANUDDIN, M.Si

(NIP. 19630104 1988031004)

 

AMIR SYAMASUADI, S.IP

 

 

 

 

 

 

LEMBAGA PENELITIAN

UNIVERSITAS RIAU

2012

 

 

Aside | Posted on by | Leave a comment

Sialabus Analisa kekuatan Politik DR Hasanuddin, M.Si

SILABUS

MATA KULIAH                    : ANALISIS KEKUATAN POLITIK DI INDONESIA

KODE DAN JUMLAH SKS : SPI 323  3 SKS

PENANGGUNG JAWAB     : HASANUDDIN

 

Tujuan: Mahasiswa mampu menganalisis kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi kehidupan politik di Indonesia.

 

Pertemuan I  

Pokok Bahasan  : Pengantar

Materi Bahasan  :

  • Pentingnya mempelajari Kekuatan Politik di Indonesia (KPI)
  • Tinjauan umum materi kuliah Analisis Kekuatan Politik di Indonesia (AKPI)
  • Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis  KPI

Pertemuan II

Pokok Bahasan : Teori-Teori untuk Memahami & Menganalisis KPI:

Materi Bahasan :

  • Teori-teori kultural
  • Teori-teori struktural
  • Teori sistem

Pertemuan III

Pokok Bahasan    : Teori-Teori untuk Memahami & Menganalisis KPI

Materi Bahasan   :  Lanjutan pertemuan ke II

Pertemuan IV

Pokok Bahasan: Sistem  Kepartaian, Pemilihan Umum dan Representasi Politik

Materi           :

  • Sistem kepartaian
  • Pemilihan umum
  • Sistem perwakilan

Pertemuan V

Pokok Bahasan    : Sistem  Kepartaian, Pemilihan Umum dan Representasi Politik

Materi Bahasan   : Lanjutan pertemuan IV

Pertemuan VI

Pokok Bahasan   : Sistem  Kepartaian, Pemilihan Umum dan Representasi Politik

Materi Bahasan   : Lanjutan pertemuan VI

Pertemuan VII

Pokok Bahasan  : Posisi dan Klasifikasi KPI dalam Sistem Politik

Materi Bahasan  :

  • KPI berafiliasi negara
  • KPI dalam lingkup civil society

Pertemuan VIII

Pokok Bahasan   : Posisi dan Klasifikasi KPI dalam Sistem Politik

Materi Bahasan  :  Lanjutan pertemuan VII

Pertemuan IX

Pokok Bahasan   : Ujian Tengah Semester

Materi Bahasan  :  Evaluasi Pertemuan I – VIII

Pertemuan X

Pokok Bahasan   : Kekuatan Politik Lembaga Negara

Materi Bahasan  :

  • Lembaga Kepresidenan
  • Parlemen
  • Birokrasi
  • Militer

Pertemuan XI

Pokok Bahasan   :  Kekuatan Politik Lembaga Negara

Materi Bahasan  :   Lanjutan pertemuan X

Pertemuan XII

Pokok Bahasan   : Partai Politik

Materi Bahasan  : 

  • Partai-partai Islam
  • Partai-partai sekular
  • Partai-partai lain

Pertemuan XIII

Pokok Bahasan   : Partai Politik

Materi Bahasan  : Lanjutan pertemuan XII

Pertemuan XIV

Pokok Bahasan   : Klas menengah dan pengusaha

Materi Bahasan  :

  • Profesional
  • Intelektual
  • Pengusaha

Pertemuan XV

Pokok Bahasan   : Masyarakat Sipil

Materi Bahasan  : 

  • Buruh
  • LSM/NGO/ORSOS
  • Pers

Pertemuan XVI

Pokok Bahasan   : Penutup

Materi Bahasan  :  Evaluasi pertemuan I – XV

 

BACAAN MINIMAL

 

Karl D Jackson and Lucian W Pye (eds) (1978): Political Power and Communications in Indonesia, University of California Press, Los Angeles California – London England

Mark N. Hagopian (1978): Regimes, Movements, and Ideologies: A Comparative Introduction to Political Science, Longman Inc. New York, 1978

Ronald  H.  Chilcote (1981):  Theories  of  Comparative Politics:  The Search for Paradigm,  Westview Press.Boulder, Colorado, 1981

David  Held (1989): Political Theory and  The  Modern State, Stanford University Press, California.

__________  (terj.),(2004): Demokrasi dan Tatanan Global, Dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.             

Larry Diamond (terj.),(2003): Developing Democracy, toward Consolidation, IRE Press, Yogyakarta.

Sidney Tarrow (1994): Power ini Movement, Social movement, Collective Action and Politics, Cambridge Univ.Press. New York.,

Richard Gunther et-al (1995): The Politics of Democratic Consolidation, Southerm Europe in Compartive Perspective, The John Hopkins University Press, Baltimore and London.

Peter C. Sederberg (1977): Interpreting Politics, An intriduction to Political Science, Chandler & Sharp publisers, San Francisco.  

Hans Dieter Evers et-al (1988): Kelompok-Kelompok Strategis, Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi dan Pemebentukan Kelas di Dunia Ketiga, Yayasan Obor, Jakarta.

Farchan Bulkin (pengantar),(1985): Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta

Ichlasul Amal (eds),(1996): Teori-Teori  Partai  Politik  Mutakhir, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Hans Dieter Klingemans (terj.), (1994): Partai, Kebijakan & Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Priyo Budi Santoso, (1995): Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Rajawali, Jakarta.

Eric A. Nordlinger (1990): Militer Dalam Politik, Rineka Cipta Jakarta.

Harold Crouch (terj.),(1986): Militer dan Politik di Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta.

Richard Tanter & Kenneth Young (terj.), (1996): Politik Kelas Menengah Indonesia, LP3ES Jakarta.

Hadijaya (eds),(1999): Kelas Menengah Bukan Ratu Adil, Tiara Wacana Yogyakarta.

Otto Klineberg et-al, (1970): Students, Values and Politics, A Crosscultural Comparation, The Free Press, New York & London

Mansour Fakih (2000): Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial, Pergolakan Ideologi LSM Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Arief Budiman & Olle Tornquist (2001): Aktor Demokrasi, Catatan tentang Gerakan Perlawanan di Indonesia, ISAI, Jakarta.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Buku analisa politik modern

Buku analisa politik modern

Image | Posted on by | Leave a comment

politik

KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI ASAS
DEMOKRASI
Edwin Yustian Driyartana
EDWIN YUSTIAN DRIYARTANA. 2010. KEDUDUKAN PARTAI POLITIK LOKAL DI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan implikasi partai politik lokal di Nangro
Aceh Darusalam dalam sistem keprtaian Indonesia ditinjau dari asas demokrasi. Penelitian ini merupakan
penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan
data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan dengan menggunakan beberapa buku-buku,
literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah
teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian
menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk
menentukan hasil. Hasil penelitian mengungkapkan tentang latar belakang partai politik lokal di Aceh dan
implikasi partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia ditinjau dari asas demokrasi. Berdasarkan
hasil penelitian dan analisis data maka disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang munculnya partai
politik lokal di Aceh adalah disepakatinya persyaratan dari Gerakan Aceh Merdeka berupa keberadaan partai
politik lokal di Aceh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Memorandum Of Understanding Helsinki
sebagai upaya untuk mengakhiri konflik bersenjata yang berkepanjangan di Nangro Aceh Darusalam. Dalam
penelitian ini dapat disimpulkan pula bahwa kehadiran partai politik lokal dalam sistem kepartaian Indonesia
membawa implikasi berupa amandemen pada undang-undang pemerintahan Aceh guna mengakomodasi
keberadaan partai politik lokal di Aceh yang berlaku sebagai lex specialis derograt lex generale. Keberadaan
partai politik lokal di Aceh juga turut membawa implikasi berupa menurunnya perolehan suara partai politik
nasional dalam pemilihan umum lokal yang dilaksanakan pada tahun 2009 di Aceh, dimana Partai Aceh
berhasil mendominasi dalam perolehan suara jauh di atas partai politik nasional dan partai politik lokal
lainnya. Dari hasil penelitian, penulis memberi saran bagi pemerintah untuk mengkaji ulang keberadaan
partai politik lokal di Papua dengan memberikan aturan pelaksanaan yang lebih aplikatif mengingat
keberhasilan partai politik lokal sebagai alat peredam konflik di Aceh. Pemerintah hendaknya memberikan
saluran aspirasi bagi partai politik lokal Aceh di tingkat nasional mengingat ruang gerak partai politik lokal
dalam menyampaikan aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional yang terbatas Kata Kunci: Kedudukan, Partai
Politik Lokal v ABSTRACT EDWIN YUSTIAN DRIYARTANA. 2010. LOCAL POLITICAL PARTIES IN
NANGGROE ACEH DARUSSALAM POSITION VIEWED FROM PRINCIPLES OF DEMOCRACY. Fakultas
Hukum. Universitas Sebelas Maret Surakarta. This study aim to determine the background and implications
of local political parties in Nangro Aceh Darussalam in Indonesia party system in terms of the principles of
democracy. This research is a descriptive normative using secondary data types. Data collection techniques
used by writer is literature study using a number of books, literature, legislation, documents and other written
sources in order to obtain material relating to the problems examined. Data analysis techniques used in this
study is qualitative data analysis techniques, namely by collecting data, to qualify, then connect the theories
related to the problem and finally draw conclusions to determine the outcome. The results reveal about the
background of local political parties in Aceh and the implications for local political parties in the Indonesian
party system in terms of the principles of democracy. Based on the research and data analysis, we conclude
that the background of the emergence of local parties in Aceh was the endorsement requirements of the Free
Aceh Movement in the form of local political parties in Aceh by the Indonesian government in Helsinki
Memorandum Of Understanding as an effort to end the prolonged armed conflict in Nangro Aceh
Darussalam. In this study also concluded that the presence of local political parties in Indonesia have
implications for party system in the form of amendments to the law governing Aceh in order to accommodate
the existence of local political parties in Aceh, which applies as lex specialis derograt lex generale. The
existence of local political parties in Aceh also have implications in the form of declining national political
party votes in local elections held in 2009 in Aceh, where the Aceh Party managed to dominate the vote well
above the national political parties and other local political parties. From the research, the author gives
suggestions for the government to review the existence of local political parties in Papua by providing a more
1/2
applicable rules of implementation given the success of local political parties as a means of dampening the
conflict in Aceh. Government should provide a channel for the aspirations of Aceh local political parties at
national level considering the space for local political parties in delivering the aspirations of the people of
Aceh at the national level are limited. Keywords: Position, Local Political Party
2/2


Posted in Uncategorized | Leave a comment

Muhammad Fahdi SE? Pascasarjana UR

Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, Kompetensi, dan Motivasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

 

 

Oleh:

Muhammad Fahdi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, motivasi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Populasi penelitian ini adalah Kantor Inspektorat se Provinsi Riau. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan sampel purposive/judgement sampling yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian Pemeriksaan. Data diolah dengan menggunakan persamaan regresi berganda.

Hasil penelitian menemukan bahwa independensi dan motivasi berpengaruh signifikan pada p<0,05 dengan β sebesar 0,279 untuk independensi, dan β sebesar 0,239 untuk motivasi. Sedangkan pengalaman kerja, obyektifitas, integritas dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan pada p<0,05. Berdasarkan hasil total adjust R square terbukti bahwa variabel pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan sebesar 0,229 atau 22,9 %. Sedangkan sisanya sebesar 77,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak dilakukan di dalam penelitian ini.

Kata Kuncipengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, motivasi, kualitas hasil pemeriksaan.

 

1          Pendahuluan

1.1       Latar Belakang

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kegiatan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan. Pada praktisnya audit terdiri dari  tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan.

Pemeriksaan yang dilakukan APIP terkadang menemui kendala dalam pelaksanaannya dimana adanya rasa kekeluargaan, kebersamaan dan pertimbangan manusiawi yang terlalu menonjol. Masalah lain yang dihadapi dalam peningkatan kualitas APIP adalah bagaimana meningkatkan sikap/perilaku, kemampuan aparat pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara wajar, efektif dan efisien.

Pengguna laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP menginginkan adanya aparat pengawasan yang bersih, berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Kode etik dimaksudkan untuk menjaga perilaku APIP dalam melaksanakan tugasnya, sedangkan Standar Audit dimaksudkan untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan APIP. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat atau pengguna laporan dapat menilai sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan standar dan etika yang telah ditetapkan.

Tidak mudah menjaga independensi, obyektifitas serta integritas auditor. Pengalaman kerja dan kompetensi yang melekat pada diri auditor bukan jaminan bahwa auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya. Alim dkk. (2007) menyatakan bahwa kerjasama dengan obyek pemeriksaan yang terlalu lama dan berulang bisa menimbulkan kerawanan atas independensi yang dimiliki auditor. Belum lagi berbagai fasilitas yang disediakan obyek pemeriksaan selama penugasan dapat mempengaruhi obyektifitas auditor, serta bukan tidak mungkin auditor menjadi tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menunjukkan rendahnya integritas auditor.

Kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik. Namun, belum tentu auditor yang memiliki kedua hal di atas akan memiliki komitmen untuk melakukan audit dengan baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001) dalam Effendi (2010), hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Dalam proses hidup dan kehidupan pembentukan perilkaku seseorang dipengaruhi oleh faktor diri sendiri (internal) dan faktor lingkungan (eksternal). Ada yang berperilaku baik dan ada yang berperilaku buruk, ada yang rendah hati dan ada yang tinggi hati, ada yang introvert dan ada yang ekstrovert. Begitu juga dalam melakukan pekerjaan, ada yang malas dan ada yan rajin, ada yang produktif dan ada yang tidak produktif, bahkan ada yang senang dengan tantangan pekerjaan dan ada yang berusaha menjauhi tantangan pekerjaan serta ada yang berambisi untuk kepentingan pribadi yang kuat dan ada yang lemah.

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobbynya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi.

Dalam penelitian Effendi (2010) tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit memberikan hasil bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Kemudian penelitian Dalmy (2009) dan Albar (2010) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan tehadap kinerja auditor.  Wijayanti (2008) menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor. 

            Penelitian Sukriah dkk, (2009) tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, dan kompetensi auditor terhadap kualitas hasil pemeriksaan memberikan hasil bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan untuk indepedensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Sementara itu, penelitian Budi dkk. (2004) dan Oktavia (2006) tentang pengalaman kerja memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan auditor, sementara dari penelitian Suraida (2005) menyatakan bahwa pengalaman audit dan kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional dan ketepatan pemberian opini auditor akuntan publik. Begitu juga penelitian yang dilakukan Asih (2006), menemukan bahwa pengalaman auditor baik dari sisi lama bekerja, banyaknya tugas maupun banyaknya jenis perusahaan yang diaudit berpengaruh positif terhadap keahlian auditor dalam bidang auditing. Herliansyah dkk. (2006), dari penelitiannya menemukan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi tidak relevan terhadap judgment auditor.

Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit bersumber dari penelitian Christiawan (2002) dan Alim dkk. (2007). Hal yang sama dilakukan oleh Mardisar dkk. (2007), yang memberikan hasil penelitian bahwa pekerjaan dengan kompleksitas rendah berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil kerja auditor. Kemudian Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa pemahaman good governance dapat meningkatkan kinerja auditor jika auditor tersebut selama dalam pelaksanaan pemeriksaan selalu menegakkan sikap independensi.

1.2       Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Seberapa besar pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, dan motivasi auditor berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan?

1.3       Tujuan Penelitian     

Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas, kompetensi, dan motivasi auditor terhadap peningkatan kualitas hasil pemeriksaan.  

2          Tinjauan Pustaka

2.1       Pengalaman Kerja

            Purnamasari (2005) dalam Asih (2006) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1) mendeteksi kesalahan, 2) memahami kesalahan dan 3) mencari penyebab munculnya kesalahan.

2.2       Independensi

            Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Sikap independen meliputi independen dalam fakta (in fact) dan independen dalam penampilan (in appearance).

2.3       Obyektifitas

            Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat mengemukaan pendapat menurut apa adanya.

2.4       Integritas

            Integritas mengharuskan seorang auditor untuk bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam melaksanakan audit. Keempat unsur itu diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Pusdiklatwas BPKP, 2005)

2.5       Kompetensi

            Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar (Rai, 2008). Kompetensi berkaitan dengan keahlian profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium (Suraida, 2005).

2.6       Motivasi

            Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dalam membentuk goal congruence. Motivasi yang membuat sumber daya manusia melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Kebanggaan atas apa yang telah dicapai sehingga menimbulkan rasa puas (satisfy), dapat pula disebut sebagai motivasi (Puspitasari, 2005 dalam Albar, 2010).

2.7       Kualitas Hasil Pemeriksaan

            Kualitas hasil pemeriksaan adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi kliennya. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil (De Angelo, 1981, dalam Alim dkk., 2007).

2.8       Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil pemeriksaan

Hasil penelitian Herliansyah dkk. (2006) menunjukkan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi tidak relevan terhadap judgment auditor. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi dkk. (2004) bahwa pengalaman kerja tidak mempunyai pengaruh terhadap komitmen profesional maupun pengambilan keputusan etis. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan

2.9       Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Hasil penelitian Trisnaningsih (2007) mengindikasikan bahwa auditor yang hanya memahami good governance tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak menegakkan independensinya maka tidak akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Alim dkk (2007) dan Cristiawan (2002) menemukan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesa yang dibangun adalah:

H2: Independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan

2.10     Pengaruh Obyektifitas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Sukriah dkk (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya.  Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat obyektifitas auditor maka semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H3: obyektifitas berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan

2.11     Pengaruh Integritas Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Alim dkk (2007) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dan hasil penelitiannya menemukan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dibangun adalah:

H4: Integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan

2.12     Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan. Christiawan (2002) dan Alim dkk. (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dibangun adalah:

H5: Kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan

2.13     Pengaruh Motivasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan

Dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota kelompok dalam menanggapi suatu peristiwa dan dorongan yang berasal dari lingkungan, kemudian diimplementasikan dalam bentuk perilaku adalah merupakan motivasi. Effendi (2010) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis yang dibangun adalah:

H6: Motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan

 

 

X1 : Pengalaman kerja (+)

 

2.14     Model Penelitian

 
   

X2 : Independensi (+)

 

Y: Kualitas Hasil Pemeriksaan

 

X3 : Obyektifitas (+)

 

 

 

 

 

X6 : Motivasi (+)

 

 

3          Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Inspektorat se Provinsi Riau. Penentuan sampel dengan purposive/judgment sampling yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat se Provinsi Riau yang bekerja pada bagian pemeriksaan.

3.1       Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

            Variabel Independen:

  1. Pengalaman kerja adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan (X1).
  2. Independensi adalah kebebasan posisi auditor baik dalam sikap maupun penampilan dalam hubungannya dengan pihak lain yang terkait dengan tugas audit yang dilaksanakannya (X2).
  3. Obyektifitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektifitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturangan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain. (Prinsip etika, Kode etik IAI) (X3).
  4. Integritas merupakan sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit (X4).
  5. Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar, yang diukur dengan indikator mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus (X5).
  6. Motivasi merupakan tuntutan atau dorongan terhadap pemenuhan kebutuhan individu dan tuntutan atau dorongan yang berasal dari lingkungan , kemudian diimplementasikan dalam bentuk perilaku (X6).

Variabel Dependen:

Kualitas Hasil Pemeriksaan adalah kualitas kerja auditor yang ditunjukkan dengan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Y).

3.2       Prosedur Analisa Data

Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan perhitungan profil responden, statistik deskripsi, uji kualitas data, uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan metode statistik regresi linier berganda, dengan alasan penggunaan variabel yang lebih dari satu dalam penelitian ini. Secara umum formulasi dari regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 +b6X6+ e

Dimana:

Y         : Kualitas hasil pemeriksaan

a          : Nilai intersep (konstan)

b          : Koefisien arah regresi

X1       : Pengalaman Kerja Auditor

X2       : Independensi Auditor

X3       : Obyektifitas Auditor

X4       : Integritas Auditor

X5       : Kompetensi Auditor

X6        : Motivasi

e          : Error

4          Hasil dan Pembahasan

4.1       Demografi Responden

                        Gambaran umum mengenai responden mengenai tingkat pemgembalian kuesioner, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja (lampiran)

4.2       Uji Kualitas Data

            Kesahihan (validity) suatu alat ukur adalah kemampuan untuk mengukur apa yang sebenarnya harus diukur, atau dapat mengukur indikator-indikator suatu objek pengukuran. Alat ukur atau instrumen berupa kuesioner dikatakan memberikan hasil akurat dan stabil jika alat ukur itu dapat diandalkan (reliable) (Ghozali, 2006).

Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel

Faktor Loading

Ket

Cronbach

Alpha

Ket

Pengalaman Kerja (X1)

0,627 -0,914

Valid

0,521

Reliabel

Independensi (X2)

0,761 -0,952

Valid

0,775

Reliabel

Obyektifitas (X3)

0,831 -0,990

Valid

0,805

Reliabel

Integritas (X4)

0,880 -0,977

Valid

0,679

Reliabel

Kompetensi (X5)

 0,490 -0,992

Valid

0,736

Reliabel

Motivasi (X6)

0,570 -0,938

Valid

0,666

Reliabel

Kualitas Hasil Pemeriksaan (Y1)

0,734 -0,819

Valid

0,515

Reliabel

Sumber: pengolahan data SPSS

4.3       Uji Asumsi Klasik

4.3.1    Uji Normalitas

Uji normalitas ini dapat dilakukan dengan grafik histogram dan grafik normal P-Plot dimana prinsip dari normalitas ditujukan dengan tingkat penyebaran data pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikat arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, namun jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas untuk variabel dependen kualitas hasil pemeriksaan dapat dilihat pada grafik P-Plott berikut:

 

 

 

 

 

 

4.3.2    Uji Autokorelasi

            Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya.hasil uji Durbin Watson berada diantara -2 dan 2+ yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini nilai Durbin-Watson sebesar 0,307 sehingga tidak terjadi autokorelasi.

4.3.3    Uji Multikolinieritas

            Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel lain (Independen) saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Persamaan regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolinieritas antara variabel independen dengan cara melihat angka collinerity statistics yang ditunjukkan oleh nilai variance inflaction factor (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model tersebut dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas. VIF=1/Tolerance, jika VIF=10 maka tolerance 1/10=0,1 (Ghozali, 2006)

Tabel VIF dan Tolerance

Variabel

Tolerance

VIF

Keterangan

Pengalaman Kerja

0,159

6,289

Bebas Multikolinearitas

Independensi

0,252

3,965

Bebas Multikolinearitas

Obyektifitas

0,223

4,484

Bebas Multikolinearitas

Integritas

0,348

2,871

Bebas Multikolinearitas

Kompetensi

0,158

6,330

Bebas Multikolinearitas

Motivasi

0,273

3,662

Bebas Multikolinearitas

 

4.3.4    Uji Heteroskedastisitas

Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut (Ghozali, 2006). Jika membentuk pola tertentu yang teratur, maka regresi mengalami gangguan heterokedastisitas. Jika diagram pencar tidak membentuk pola atau acak, maka regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas (Prastito, 2004:155 dalam Ramdhany, 2010) Dari hasil Scatterplot dibawah terlihat bahwa diagram tidak membentuk pola atau terlihat berpencar yang berarti tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Dalmy, 2008).

 

 

 

 

4.4       Uji Hipotesis dan Pembahasan

4.4.1    Pengujian Hipotesis 1

            Dari hasil perhitungan SPSS 17.0  for windows (lampiran tabel 4.10), diperoleh nilai thitung  (0,142)  < ttabel  (1,666), ttabel (α = 0,05 dan df = 113) dan signifikansi sebesar 0,887 lebih besar dari α = 0,05. Maka pengalaman kerja secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sehingga H1 ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2002), Suraida (2005), Asih (2006), Asih (2006), Herliansyah dkk. (2006), Marinus dkk. (1997) dalam Herliansyah dkk. (2006), Alim dkk., (2007), Sukriah dkk (2009). Sementara hasil penelitian Budi dkk. (2004),  Oktavia (2006), Albar (2009) yang menyatakan pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap komitmen professional, pengambilan keputusan etis, dan kinerja auditor,  konsisten dengan hasil penelitian ini.

4.4.2    Pengujian Hipotesis 2

Dari hasil perhitungan SPSS 17.0  for windows (lampiran tabel 4.10), diperoleh nilai thitung  (2,902)  >  ttabel  (1,666), ttabel (α = 0,05 dan df = 113) dan signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari α = 0,05. Maka independensi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sehingga H2 diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2002), Trisnaningsih (2007) dan Alim dkk, (2007). Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sukriah dkk, (2009) yang menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

4.4.3    Pengujian Hipotesis 3

            Dari hasil perhitungan SPSS 17.0  for windows (lampiran tabel 4.10),  diperoleh nilai thitung  (0,532)  < ttabel  (1,666), ttabel (α = 0,05 dan df = 113) dan signifikansi sebesar 0,595 lebih besar dari α = 0,05. Maka obyektifitas secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sehingga H3 ditolak. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Sukriah,dkk (2009) dan Pusdiklatwas BPKP (2005) bahwa prinsip obyektifitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak memihak, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh orang lain, sehingga dapat mengemukakan pendapat seperti apa adanya.

4.4.4        Pengujian Hipotesis 4

Dari hasil perhitungan SPSS 17.0  for windows (lampiran tabel 4.10), diperoleh nilai thitung  (-1,315)  < ttabel  (1,666), ttabel (α = 0,05 dan df = 113) dan signifikansi sebesar 0,191 lebih besar dari α = 0,05. Maka integritas secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sehingga H4 ditolak. Hasil ini mendukung penelitian Sukriah dkk, (2009) yang menyatakan auditor mempertimbangkan keadaan pribadi seseorang/sekelompok orang atau suatu organisasi untuk membenarkan perbuatan melanggar ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, serta bila obyek pemeriksaan melakukan kesalahan maka auditor bersikap menyalahkan yang dapat menyebabkan kerugian orang lain.

4.4.5        Pengujian Hipotesis 5

Dari hasil perhitungan SPSS 17.0  for windows (lampiran tabel 4.10), diperoleh nilai   thitung  (-1,703)  < ttabel  (1,666), ttabel (α = 0,05 dan df = 113) dan signifikansi sebesar 0,091 lebih besar dari α = 0,05. Maka kompetensi secara parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sehingga H5 ditolak. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, dkk (2009), Christiawan (2002), Suraida (2005) dan Alim dkk. (2007).

4.4.6        Pengujian Hipotesis 6

Dari hasil perhitungan SPSS 17.0  for windows (lampiran tabel 4.10) , diperoleh nilai thitung  (2,889)  > ttabel  (1,666), ttabel (α = 0,05 dan df = 113) dan signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari α = 0,05. Maka motivasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, sehingga H6 diterima. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Albar (2009), Effendy (2010), dan Dalmy (2010). Namun penelitian ini tidak mendukung penelitian Wijayanti (2008) yang menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja auditor.

5            Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

5.5.1    Kesimpulan

            Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa independensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Dengan demikian, semakin semakin independen seorang auditor dan  semakin tinggi motivasi seorang auditor maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pengalaman kerja, obyektifitas, integritas, dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan secara simultan, keenam variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan dengan kemampuan menjelaskan terhadap variabel dependen sebesar 22,9%. Hal ini berarti masih banyak variabel-variabel independen lainnya yang dapat menjelaskan variabel kualitas hasil pemeriksaan.

5.5.2        Keterbatasan

  1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Inspektorat se Provinsi Riau, sehingga kurang mampu menggeneralisasi praktik-praktik pengukuran kualitas hasil pemeriksaan di Indonesia.
  2. Penelitian ini kurang mengeksplorasi variabel independen  lain yang mungkin berpengaruh misalnya akuntabilitas, etika, resiko audit, budaya orgasnisasi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti.

5.5.2        Saran

  1. 1.      Untuk penelitian selanjutnya agar dapat meneliti variabel-variabel lain yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.
  2. 2.      Penelitian ini hanya mencakup Inspektorat se Provinsi Riau, untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti untuk cakupan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Albar, Zulkifli. 2009. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Komitmen Organisasi, Sistem Reward, Pengalaman dan Motivasi Auditor terhadap Kinerja Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. . Tesis (tidak dipublikasikan). Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan

Alim, M. Nizarul. Trisni Hapsari dan Lilik Purwanti. 2007. Jurnal. Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi. SNA X. Makassar.

Arens, Alvin A., Randal J.E dan Mark S.B. 2004. Auditing dan Pelayanan Verifikasi, Pendekatan Terpadu. Jilid 1, Edisi Kesembilan. Penerbit PT. Indeks. Jakarta.

Asih, Dwi Ananing Tyas. 2006. Jurnal. Pengaruh Pengalaman Terhadap Peningkatan Keahlian Auditor Dalam Bidang Auditing. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Budi, Sasongko. Basuki dan Hendaryatno. 2004. Jurnal. Internal Auditor dan Dilema Etika. SNA VII.

Christiawan, Yulius Jogi. 2002. Jurnal. Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.4, No. 2, November, 79 – 92.

Dalmy, Darisman. 2009. Pengaruh SDM, Komitmen, Motivasi terhadap Kinerja Auditor dan Reward sebagai Moderating pada Inspektorat Provinsi Jambi. Tesis (tidak dipublikasikan). Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan

Effendi, Muh. Taufiq. 2010. Pengaruh Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). Tesis (tidak dipublikasikan). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Cetakan IV. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Gujarati, D. 2003. Basic Econometrics. Edisi Keempat. McGraw Hill. Newyork

Herliansyah, Yudhi. Meifida Ilyas. 2006. Jurnal. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgment. SNA IX. Padang.

IAI, (2001) Standar Profesional Akuntan Publik, Penerbit Salemba Empat, Cetakan Pertama. Jakarta

Mardisar, Diani. Ria Nelly Sari. 2007. Jurnal. Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. SNA X. Makassar.

Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Edisi Pertama. Yogyakarta 

Mulyadi dan Kanaka Purwadireja. 1998. Auditing. Edisi Kelima. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Mustafa, Edwin Nasution. Hardius Usman. 2007. Proses Penelitian Kuantitatif. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Oktavia, Reni. 2006. Jurnal. Pengaruh Pengalaman Audit Dan Self-Efficacy Terhadap Keputusan Auditor: Survey Pada Auditor Pemerintah. Fakultas Ekonomi. Universitas Lampung.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Permenpan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pusdiklatwas BPKP. 2008. Kode Etik dan Standar Audit. Edisi Kelima.

Rai, Agung. 2008. Audit Kinerja Pada Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat.

Ramdhany, Muhammad. 2010. Pengaruh Faktor-Faktor Politik dan Kultur Organisasi Terhadap Informasi Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Skripsi. Universitas Riau.

Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. CV Alfabeta. Bandung.

Sukriah, Ina. Akram. Biana Adha Inapty. 2009 . Jurnal.  Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. SNA XII Palembang

Sunarto. 2003. Auditing. Edisi Revisi Cetakan Pertama. Penerbit Panduan. Yogyakarta.

Suraida, Ida. 2005. Jurnal. Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit Dan Risiko Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor Dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. Sosiohumaniora, Vol. 7, No. 3, November, 186 – 202.

Trisnaningsih, Sri. 2007. Jurnal. Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. SNA X Makassar.

Wijayanti, Diah. 2008. Jurnal. Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja Auditor Internal : Motivasi Sebagai Variabel Moderating (Penelitian pada Kantor Yayasan Pendidikan Internal Audit Jakarta). SNA XI Pontianak.

Lampiran 1

Tabel 4.1 

Tingkat Pengembalian Kuesioner

No

Inspektorat Provinsi/Kotamadya/Kabupaten

Jumlah Kuesioner yang disebar

Jumlah kuesioner yang dikembalikan

Tingkat pengembalian per-instansi

1.

Provinsi Riau

44

27

61,36%

2.

Kotamadya Pekanbaru

30

15

50%

3.

Kotamadya Dumai

25

10

40%

4.

Kabupaten Kampar

15

8

53,33%

5.

Kabupaten Pelalawan

16

16

100%

6.

Kabupaten Siak

12

6

50%

7.

Kabupaten Indragiri Hulu

12

6

50%

8.

Kabupaten Indragiri Hilir

14

6

42,86%

9.

Kabupaten Kuantan Singingi

12

8

66,67%

10.

Kabupaten Rokan Hulu

8

4

50%

11.

Kabupaten Rokan Hilir

9

4

44,44%

12.

Kabupaten Bengkalis

9

5

55,55%

13.

Kabupaten Meranti

5

5

100%

Tingkat pengembalian kuesioner keseluruhan

211

120

56,87%

 

Tabel 4.2

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

Pria

72

60%

Wanita

48

40%

Jumlah

120

100%

Sumber: Data primer diolah

Tabel 4.3

Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur

Umur

Jumlah

Persentase

25

1

0,83%

26

2

1,67%

27

3

2,5%

29

1

0,83%

31

1

0,83%

33

5

4,17%

35

5

4,17%

37

10

8,33%

39

25

20,83%

41

12

10%

43

18

15%

45

26

21,67%

47

3

2,5%

49

1

0,83%

50

2

1,67%

51

1

0,83%

52

1

0,83%

53

1

0,83%

54

1

0,83%

55

1

0,83%

Jumlah

120

100%

Sumber: Data primer diolah

 

 

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF

1

(Constant)

25.590

3.708

 

6.902

.000

 

 

Pengalaman kerja

.026

.184

.029

.142

.887

.159

6.289

Independensi

.279

.096

.465

2.902

.004

.252

3.965

Obyektifitas

.048

.090

.091

.532

.595

.223

4.484

Integritas

-.094

.072

-.179

-1.315

.191

.348

2.871

Kompetensi

-.190

.111

-.345

-1.703

.091

.158

6.330

Motivasi

.239

.083

.445

2.889

.005

.273

3.662

a. Dependent Variable: kualitas hasil pemeriksaan

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Berganda dengan Metode Enter

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment